Jonan dinilai pantas terlibat membenahi BPJS Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan perbaikan di tingkat manajemen atau direksi perlu segera dilakukan pemerintah agar tidak semakin semrawut.  

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anggia Ermarini, mengatakan carut marut pelaksanaan badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) Kesehatan sangat banyak dan kompleks.  

“Permasalahan BPJS Kesehatan ini sangat kompleks banget, mulai dari data (Peserta) yang tidak valid, tentang pelayanan, hingga soal manajemen, dan semua itu perlu dilakukan pembenahan,” kata Anggia saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (28/11). 

Dia menjelaskan dari sisi data saja, masih sangat amburadul. Salah satu contoh, orang yang mampu justru mendapatkan jaminan kesehatan yang sifatnya gratis, sedangkan orang miskin yang tidak mampu tidak memperolehnya.  

“Sedangkan dari sisi pelayanan juga tidak maksimal, dari soal obat-obatan yang tidak tersedia. Dan semua itu dalam rapat kami (komisi IX) dengan BPJS dan kementerian kesehatan sudah kami sampaikan hal tersebut,” papar dia.  

Anggi menegaskan, saat ini diperlukan terobosan yang luar biasa untuk melakukan pembebanan di internal BPJS kesehatan.  

Lebih lanjut, ketika disinggung soal pembenahan ditingkat direksi, Anggi menyebut mantan dirut Kereta Api Indonesia (KAI) dan menteri ESDM, Ignasius Jonan bisa menjadi sosok yang tepat karena kinerja dan rekam jejaknya selama ini. BPJS Kesehatan menurut Anggi harus dipimpin orang yang memiliki ekspektasi luar biasa dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.  

“Kalau misalnya Pak Jonan oke, beliau kan saya nilai memiliki kompetensi lah ya, untuk mengelola lebih baik. Karena inikan mengelola hajat hidup orang banyak dalam sektor kesehatan, dan itu sangat vital sekali, dan semua pihak mempunyai kepentingan termasuk presiden ingin rakyatnya sehat,” sebut dia. 

“Jadi, pembenahan direksi salah satu item yang urgen untuk dilakukan. Termasuk, mengenai soal data, pelayanan,” tutur Ketua Umum PP Fatayat NU 2015-2020 ini. 

Tinggalkan Balasan