Teras, Gowa – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Hasrul Abdul Rajab, Jumat (13/11/2026).
Hasrul menilai, dinamika politik nasional tersebut memiliki benang merah dengan perjalanan politik dan pemerintahan di daerah Kabupaten, khususnya Kabupaten Gowa terkait perubahan kepemimpinan, mekanisme ketatanegaraan, serta upaya menjaga stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, meski terdapat kemiripan dari sisi dinamika politik, persoalan di tingkat nasional dan daerah tetap memiliki perbedaan mendasar, terutama menyangkut mekanisme dan landasan hukum yang mengaturnya.
Pandangan tersebut tidak terlepas dari pengalamannya dalam dinamika kelembagaan DPRD Gowa. Hasrul merupakan sosok yang kala itu memimpin rapat paripurna bersejarah ketika hak angket DPRD Gowa secara resmi digulirkan.
Momentum tersebut menjadi salah satu babak penting dalam perjalanan politik Kabupaten Gowa, yang kemudian berlanjut melalui proses hak menyatakan pendapat, putusan Mahkamah Agung, hingga tindak lanjut administratif oleh pemerintah.
“Memang ada kemiripan dari sisi dinamika politik dan pemerintahan, khususnya terkait perubahan kepemimpinan dan proses menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, ada perbedaan mendasar dari sisi mekanisme dan dasar hukumnya,” ujar Hasrul.
Wakil Ketua DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra ini menegaskan, dinamika politik dan pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses ketatanegaraan. Namun, situasi tersebut tidak boleh sampai menghambat roda pemerintahan, terlebih jika berdampak pada pelayanan publik.
Baginya, keberlangsungan pemerintahan dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah berbagai perubahan politik.
“Dinamika politik boleh berubah, kepemimpinan boleh berganti, tetapi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Lebih jauh, Wasekjen ADKASI ini juga menyampaikan pandangannya mengenai figur yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden RI maupun Wakil Bupati Gowa.
Menurutnya, pengisian kedua jabatan tersebut tidak semestinya hanya dimaknai sebagai upaya mengisi kekosongan. Figur yang mendapat amanah harus memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan membangun sinergi dalam kepemimpinan.
Untuk tingkat nasional, Hasrul berharap sosok yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden memiliki kapasitas kenegaraan serta mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang solid dengan Presiden demi menjaga stabilitas nasional.
Sementara di Kabupaten Gowa, ia berharap calon Wakil Bupati dapat menjadi mitra kerja yang kuat bagi Bupati, saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan, serta memiliki komitmen mengawal pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Bupati Gowa berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Komunikasi politik yang baik antara partai pengusung dan seluruh unsur terkait dinilai penting untuk menjaga proses tersebut tetap kondusif.
“Siapa pun nantinya yang mendapat amanah, harus mampu menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan dalam pemerintahan,” katanya.
Hasrul menegaskan, esensi pergantian kepemimpinan bukan sekadar persoalan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Lebih dari itu, bagaimana memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif dan tanggung jawab terhadap masyarakat terus terlaksana.
“Jabatan adalah amanah, kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat harus tetap berjalan,” tutupnya.
Wartawan: Musa Khadar Khan, Editor: Sriwahyuni
