Teras, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mulai menelusuri penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Penelusuran tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengadaan dan distribusi alsintan dengan total anggaran sekitar Rp243,6 miliar pada 2024 dan 2025.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) saat ini tengah melakukan konfirmasi data kepada sejumlah daerah penerima bantuan, Jumat (13/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara jenis dan jumlah alsintan yang dialokasikan pemerintah dengan bantuan yang benar-benar diterima kelompok tani.
“Kami sedang mengonfirmasi daerah-daerah karena banyak pejabatnya sudah berganti,” kata Syarifuddin.
Menurut Syarifuddin, pergantian pejabat di sejumlah daerah menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan dalam proses konfirmasi data.
Penyidik perlu memastikan kembali informasi terkait penyaluran bantuan, termasuk kesesuaian alokasi alsintan dengan kondisi di lapangan.
Penelusuran ini menjadi bagian dari upaya mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan maupun distribusi bantuan alsintan yang menggunakan anggaran negara.
Kejati Sulsel kini melakukan pendalaman terhadap data penyaluran di seluruh daerah penerima bantuan.
Wartawan: Ashri, Editor: Sriwahyuni
