Teras, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan tengah menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024-2025.
Kajati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan adanya indikasi persekongkolan dalam penetapan APBD Bone. Sejumlah program Pokir diduga dipaksakan masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), meski tidak tercantum dalam RKPD, Sabtu (14/11/2026).
Persoalan ini turut menyoroti pembayaran THR guru, TPP ASN, hingga iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin.
Sementara itu, saat dikonfirmasi media Teraskota, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait.
Wartawan: Ashri, Editor: Sriwahyuni
