Teras, Gowa – Anggota DPRD Gowa dari Fraksi NasDem, Risqiyah Hijaz mengingatkan Kabag Kerjasama Setda Gowa, Abd. Rachman yang kini jabat sebagai Plt Bappeda agar tidak terlalu dini memastikan pembayaran gaji dan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga outsourcing akan cair pada Senin hingga Rabu pekan depan.
Peringatan itu disampaikan Risqiyah Hijaz dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Gowa, Jumat (4/9/2026).
Sebelumnya, Abd. Rachman menyampaikan optimisme pembayaran hak ASN dan tenaga outsourcing dapat direalisasikan dalam tiga hari, yakni Senin, Selasa, hingga Rabu.
“Insyaallah Senin, Selasa, Rabu, hak-hak daripada ASN maupun outsourcing ketika ada kekurangan dapat kita penuhi,” kata Abd. Rachman dalam rapat.
Namun, Risqiyah Hijaz meminta pemerintah tidak memberikan kepastian tanggal pembayaran apabila seluruh tahapan, terutama terkait anggaran dan administrasi, belum benar-benar dipastikan.
Menurutnya, janji pencairan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru jika pada waktu yang dijanjikan pembayaran belum dapat direalisasikan.
“Kalau memang anggarannya sudah dipastikan dan akan dibayarkan, silakan disampaikan. Tapi kalau belum pasti, sebaiknya jangan memastikan tanggal,” ujar Risqiyah
Ia menyarankan pemerintah cukup menyampaikan komitmen untuk mempercepat proses pembayaran hingga seluruh hak ASN dan tenaga outsourcing dapat dipenuhi.
“Cukup disampaikan bahwa kita akan berupaya secepat mungkin supaya hak-hak ASN bisa dibayarkan,” lanjutnya.
Risqiyah Hijaz menegaskan, kepastian anggaran harus menjadi dasar sebelum pemerintah menyampaikan jadwal pembayaran kepada ASN.
“Yang perlu kita pastikan adalah anggarannya. Kalau sudah teranggarkan, tentu kita berharap bisa segera dibayarkan,” tegasnya.
Pernyataan Risqiyah Hijaz tersebut disampaikan di tengah pembahasan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa yang juga mendapat sorotan DPRD.
Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Abdul Razak, sebelumnya menyebut realisasi anggaran Pemkab Gowa baru berada di kisaran 38 persen meski telah memasuki triwulan III.
Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi lambannya realisasi anggaran karena kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, Risqiyah menilai pemerintah perlu memastikan seluruh aspek penganggaran dan administrasi terlebih dahulu sebelum memberikan kepastian kepada ASN mengenai waktu pembayaran.
Rapat kerja gabungan tersebut dihadiri Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Taufik Surullah dan Tyna Haji Tino Dg Mawangi, serta sejumlah anggota DPRD Gowa.
Wartawan: Musa, Editor: Tahar
