Teras, Makassar – Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Maluku Utara Makassar terus mendorong peningkatan kapasitas anggotanya dalam memahami dan mengawal kebijakan publik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Sekolah Policy Brief dengan menghadirkan pemateri dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Kegiatan Sekolah Policy Brief sesi pertama tersebut berlangsung di Meeting Area Kedai Abu Idham, Minggu (8/11/2026). Program ini dikhususkan bagi anggota dan fungsionaris FKP Malut Makassar sebagai bagian dari penguatan kapasitas internal organisasi.
Dalam kegiatan tersebut, FKP Malut Makassar menghadirkan Nurwahyudianti, S.S., M.HRM.IR, yang merupakan Widyaiswara Ahli Madya pada Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (SKMP) LAN RI.
Fungsionaris FKP Malut Makassar, Ardi Mahrifal, menyampaikan apresiasi atas kesediaan pemateri memenuhi undangan organisasi di tengah kesibukannya.
Menurut Ardi, kehadiran pemateri dari LAN RI menjadi kesempatan berharga bagi anggota FKP, khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda, untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai penyusunan policy brief.
“Tentu yang pertama, terima kasih kepada pemateri yang sudah bersedia memenuhi undangan kami di tengah kesibukannya. Kami menyadari hal itu. FKP merasa sangat terhormat karena dapat menghadirkan beliau. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa dan pemuda,” ujar Ardi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan membekali anggota dan fungsionaris FKP Malut Makassar dengan kemampuan menyusun policy brief. Hal ini dinilai sejalan dengan peran organisasi sebagai wadah komunikasi pemuda sekaligus bagian dari elemen masyarakat yang turut mengawal kebijakan strategis di Maluku Utara.
“Kegiatan ini dikhususkan bagi anggota FKP, terutama fungsionaris FKP, dengan tujuan membekali kemampuan menyusun policy brief. Tentu tujuan ini sejalan dengan peran FKP sebagai wadah komunikasi pemuda dan pengawal kebijakan strategis di Maluku Utara,” jelasnya.
Ardi yang merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) itu menambahkan, pada sesi pertama peserta mendapatkan materi mengenai pengantar policy brief, termasuk pengenalan policy brief, policy paper, dan makalah kebijakan beserta perbedaan di antara ketiganya.
Selain pemaparan materi, peserta juga mengikuti sesi brainstorming atau tukar pikiran untuk menggali serta memetakan berbagai isu strategis daerah yang berpotensi menjadi bahan kajian kebijakan.
“Peserta mengikuti brainstorming untuk menggali dan memetakan isu-isu strategis daerah. Dalam sesi pertama, materi yang disampaikan mengenai pengantar policy brief, mulai dari pengenalan policy brief, policy paper, dan makalah kebijakan, hingga perbedaan ketiganya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ardi mengatakan Sekolah Policy Brief tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Program tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap dalam beberapa sesi berikutnya dengan menghadirkan pemateri yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Menurutnya, penguasaan penyusunan policy brief menjadi salah satu bekal penting bagi pemuda untuk terlibat dalam proses pengawalan kebijakan pemerintah. Melalui kajian yang sistematis dan berbasis isu, pemuda diharapkan mampu menyampaikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengambil kebijakan.
“Sekolah Policy Brief ini direncanakan akan dilaksanakan dalam beberapa sesi ke depan dengan menghadirkan pemateri potensial dan berorientasi pada pembelajaran praktis,” tuturnya.
Ia berharap, melalui program tersebut, anggota FKP Malut Makassar tidak hanya memahami konsep penyusunan policy brief, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam mengawal kebijakan pemerintah agar selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Sehingga diharapkan anggota FKP mampu memahami dan mengaplikasikannya dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (*)
Wartawan: Ashri, Editor: Sriwahyuni
