Teras, Gowa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,71 pada 2025, Pemkab Gowa kini menargetkan peningkatan nilai hingga meraih predikat A.
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, di Hotel Vasaka Makassar, Rabu (11/11).
Dalam sambutannya, Andy Azis mengatakan reformasi birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi maupun pencapaian nilai evaluasi. Lebih dari itu, reformasi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pola kerja aparatur, meningkatkan integritas, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa pada 2025 mencapai 78,71 dengan kategori BB. Angka tersebut meningkat 0,44 poin dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 78,27.
Andy menjelaskan, peningkatan tersebut ditopang oleh komponen RB General yang naik dari 66,29 menjadi 67,32. Sementara itu, komponen RB Tematik mengalami penurunan dari 11,98 menjadi 11,39.
Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, penurunan pada komponen RB Tematik perlu menjadi perhatian bersama agar program dan kegiatan setiap perangkat daerah semakin selaras dengan prioritas pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Capaian ini patut kita apresiasi, namun penurunan RB Tematik harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat keterkaitan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Memasuki 2026, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Gowa mengacu pada 15 indikator RB General dalam Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PANRB. Indikator tersebut mencakup akuntabilitas kinerja, integritas, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pengadaan, kualitas kebijakan, pengendalian intern, hingga digitalisasi arsip.
Selain itu, Kabupaten Gowa juga mencatatkan capaian positif pada Indeks Reformasi Hukum sebesar 73,80. Nilai tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01.
Andy berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan berbagai indikator reformasi birokrasi lainnya.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi 2026, ia menekankan lima hal penting, yakni komitmen pimpinan, pencapaian target, kualitas data dan bukti dukung, koordinasi serta kolaborasi antarperangkat daerah, dan penguatan reformasi birokrasi tematik.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah terlibat langsung dalam mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi serta memastikan setiap rencana aksi berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Evaluasi berkala, validitas data, dan akurasi bukti dukung juga harus menjadi perhatian. Perangkat daerah diminta segera mengambil langkah percepatan terhadap indikator yang belum mencapai target.
“Saya juga meminta Bagian Organisasi selaku koordinator agar mengoptimalkan fungsi fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Setiap hasil monitoring harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Andy menambahkan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan perubahan budaya kerja untuk membangun aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, nilai-nilai ASN BerAKHLAK harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diarahkan untuk menyederhanakan proses pemerintahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.
“Masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari kemudahan pelayanan, kepastian prosedur, kecepatan penyelesaian urusan, dan manfaat yang mereka rasakan,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan 2026 sebagai momentum percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Gowa. Targetnya bukan sekadar mempertahankan predikat yang telah diraih, melainkan meningkatkan kualitas pemerintahan agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi yang baik bukan hanya birokrasi yang mendapatkan penilaian baik, tetapi birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Taufik, mengatakan kegiatan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya.
Menurutnya, monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing perangkat daerah, mengidentifikasi kendala pencapaian indikator, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah percepatan terhadap indikator yang belum optimal.
“Kurang lebih satu koma tiga poin lagi kita sudah berada pada posisi A. Semoga pencapaian tahun 2026 ini bisa sama-sama kita wujudkan, mengingat beberapa indikator strategis sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan nilai daripada tahun sebelumnya,” tuturnya.
Taufik menjelaskan, peserta kegiatan merupakan perangkat daerah yang menjadi objek monitoring pada 15 area reformasi birokrasi general dan dua area reformasi birokrasi tematik.
Adapun 15 area reformasi birokrasi general meliputi sistem akuntabilitas kinerja, reformasi hukum, survei kepuasan masyarakat, survei penilaian integritas, opini BPK, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK, pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pemerintahan, pembangunan statistik, kualitas kebijakan, tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, tingkat maturitas SPIP, serta digitalisasi arsip.
Sementara itu, dua area reformasi birokrasi tematik mencakup penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Melalui kegiatan monitoring tersebut, Pemkab Gowa berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan rencana aksi, sehingga capaian indikator reformasi birokrasi pada 2026 dapat meningkat secara berkelanjutan dan mendekatkan Kabupaten Gowa pada predikat A.
Wartawan: Musa, Editor: Sriwahyuni
