Teras, Makassar â Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar fokus menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kualitas pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh keseriusan anggota DPRD dalam mengikuti setiap pembahasan dan forum resmi.
Pesan tersebut disampaikan Johanis saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Pulau Sulawesi yang digelar di Claro Hotel Makassar, Kamis (23/7/2026).
Dalam sambutannya, Johanis mengaku sempat bertanya mengenai relevansi kehadiran KPK dalam forum yang mengangkat tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menakut-nakuti para peserta.
“Jangan ada yang merasa takut dengan KPK. Kita hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Johanis.
Ia kemudian mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya disiplin selama mengikuti forum. Johanis menilai kebiasaan memainkan telepon genggam saat rapat dapat mengurangi konsentrasi sehingga materi yang dibahas tidak terserap secara maksimal.
“Bagaimana kalau setiap kegiatan formal kita sama-sama menyimpan HP. Supaya kita fokus. Ketika yang di depan berbicara, jangan yang lain sibuk membaca WhatsApp atau email. Akhirnya apa yang didiskusikan tidak masuk, padahal Bapak dan Ibu adalah representasi rakyat,” katanya.
Menurut Johanis, anggota DPRD memiliki amanah besar karena dipilih langsung oleh masyarakat untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Karena itu, setiap pembahasan dalam rapat harus diikuti dengan penuh perhatian agar keputusan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan, apabila peserta lebih sibuk dengan telepon genggam dibanding menyimak jalannya rapat, maka aspirasi masyarakat yang seharusnya diperjuangkan justru berpotensi terabaikan.
“Akhirnya apa yang diinginkan oleh rakyat, aspirasi rakyat, itu tidak bisa terealisasi karena kita tidak fokus mengikuti pembahasan,” tegasnya.
Selain mengajak DPRD meningkatkan kualitas kerja, Johanis juga menyoroti pentingnya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan dengan perspektif nasional.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ratusan kabupaten dan kota yang memiliki kondisi berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap usulan perubahan regulasi harus mempertimbangkan kepentingan seluruh daerah, bukan hanya kepentingan wilayah tertentu.
“Kalau kita ingin merevisi undang-undang, jangan berbicara lokal saja. Indonesia ini sangat luas. Kita harus berpikir untuk seluruh Indonesia, bukan hanya daerah kita sendiri,” ujarnya.
Ia berharap Rakorwil ADKASI menjadi forum yang mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memperkuat peran DPRD sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Wartawan: Musa, Editor: Tahar
