Teras Gowa— Cerita tentang loyalitas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali mengusik ingatan.
Di tengah kisruh penonaktifan 16 pejabat yang disebut-sebut berkaitan dengan persoalan loyalitas, muncul kembali cerita yang terjadi saat proses Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa.
Dalam dinamika politik saat itu, beredar cerita mengenai sosok yang disebut sebagai “Oma dan Opa” yang dinilai memiliki kedekatan dan loyalitas tinggi kepada Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Salah satu cerita yang menjadi bahan perbincangan adalah ketika “Oma dan Opa” disebut sampai diminta memijat kaki Ombas, sapaan akrab Muh. Basri yang memiliki kedekatan istimewa dengan Bupati Gowa.
Cerita tersebut kemudian menjadi kontras dengan kondisi terbaru di lingkungan Pemda Gowa. Pasalnya, kini sebanyak 16 pejabat dikabarkan dinonaktifkan dan salah satu isu yang mencuat di balik kebijakan tersebut adalah persoalan loyalitas.
Loyalitas Jadi Ukuran?
Pertanyaannya kemudian, seperti apa sebenarnya ukuran loyalitas yang dimaksud?
Jika loyalitas kepada kepala daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan posisi pejabat, maka publik tentu berhak mengetahui batas antara loyalitas sebagai bentuk profesionalitas seorang aparatur sipil negara dengan loyalitas politik kepada seorang kepala daerah.
Apalagi, aparatur pemerintah semestinya bekerja berdasarkan aturan, kepentingan masyarakat, serta prinsip profesionalitas dan netralitas birokrasi.
Kisah “Oma dan Opa” yang disebut rela melakukan hal tersebut kepada Bupati Gowa pun memunculkan pertanyaan lain:
Apakah loyalitas harus ditunjukka dengan sedemikian rupa agar seorang pejabat dianggap loyal?
Sebaliknya, jika 16 pejabat dinonaktifkan karena dianggap tidak loyal, publik juga layak mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai parameter ketidakloyalan tersebut.
Anomali di Tengah Penonaktifan 16 Pejabat
Penonaktifan massal terhadap 16 pejabat di lingkungan Pemkab Gowa menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan cerita lama saat Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
Sebab, muncul kesan adanya standar yang berbeda dalam memandang loyalitas.
Di satu sisi, terdapat cerita mengenai Oma dan Opa yang begitu dekat dengan kepala daerah hingga disebut bersedia melakukan hal-hal yang tidak lazim sebagai bentuk loyalitas.
Di sisi lain, sejumlah pejabat kini justru harus menerima konsekuensi penonaktifan karena disebut-sebut berkaitan dengan persoalan loyalitas.
Benarkah 16 pejabat tersebut dinonaktifkan karena tidak loyal? Atau ada alasan lain yang belum disampaikan kepada publik?
Pertanyaan itu menjadi penting karena penonaktifan pejabat pemerintahan bukan sekadar persoalan rotasi atau pergantian jabatan. Kebijakan tersebut menyangkut karier birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Jika memang faktor loyalitas menjadi dasar, maka publik patut mengetahui loyalitas seperti apa yang diminta, kepada siapa loyalitas itu harus diberikan, serta indikator apa yang digunakan untuk menentukan seorang pejabat loyal atau tidak loyal.
Sebab, dalam pemerintahan yang profesional, loyalitas idealnya bukan kepada pribadi seorang kepala daerah, melainkan kepada negara, aturan, institusi, dan kepentingan masyarakat.
Cerita “Oma dan Opa” yang kembali muncul di tengah polemik penonaktifan 16 pejabat akhirnya menjadi sebuah anomali yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh.
Apakah ini murni penataan birokrasi, evaluasi kinerja, atau memang ada persoalan loyalitas di baliknya?
Wartawan: Musa, Editor: Musa Khan
