Teras, Gowa – Kabag Kerjasama Setda Gowa Abd Rachman yang kini Jabat Plt Bappeda menyampaikan optimisme pembayaran gaji dan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga outsourcing dapat segera direalisasikan.
Abd Rachman menyebut pembayaran tersebut diupayakan berlangsung dalam tiga hari, yakni Senin, Selasa, hingga Rabu pekan depan.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Rachman dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Gowa, Jumat (4/9/2026).
“Insyaallah Senin, Selasa, Rabu, hak-hak daripada ASN maupun outsourcing ketika ada kekurangan dapat kita penuhi,” kata Machmudin di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Gowa.
Abdul Rachman menjelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan sejumlah langkah administratif, termasuk berkaitan dengan akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, persoalan administrasi dan sistem tersebut sedang diupayakan agar proses pembayaran hak-hak ASN maupun tenaga outsourcing dapat segera berjalan.
Namun, pernyataan mengenai kepastian waktu pembayaran tersebut mendapat perhatian dalam rapat. Risqia Hijaz dari Fraksi Nasdem mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan jadwal pembayaran kepada ASN apabila proses penganggaran dan administrasinya belum sepenuhnya dipastikan.
Ia menilai pemerintah lebih tepat menyampaikan komitmen untuk mempercepat pembayaran daripada memberikan kepastian tanggal apabila masih terdapat tahapan yang harus diselesaikan.
“Kalau memang anggarannya sudah dipastikan dan akan dibayarkan, silakan disampaikan. Tapi kalau belum pasti, sebaiknya jangan memastikan tanggal. Cukup disampaikan bahwa kita akan berupaya secepat mungkin supaya hak-hak ASN bisa dibayarkan,” ujar Risqia
Ia menekankan, hal terpenting adalah memastikan ketersediaan dan penganggaran sebelum pemerintah menyampaikan jadwal pembayaran.
“Yang perlu kita pastikan adalah anggarannya. Kalau sudah teranggarkan, tentu kita berharap bisa segera dibayarkan,” lanjutnya.
Dalam rapat yang sama, Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Abdul Razak, turut menyoroti rendahnya realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa.
Ia menyebut realisasi anggaran pemerintah daerah baru berada di kisaran 38 persen, meski saat ini telah memasuki triwulan III.
Menurut Abdul Razak, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi karena lambannya penyerapan anggaran berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mampu menjelaskan perkembangan realisasi anggaran selama enam bulan sebelumnya sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan program untuk periode berikutnya.
“Sesungguhnya setiap anggaran yang ada ini akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Abdul Razak juga mencontohkan program perlindungan dan jaminan sosial pada Dinas Sosial yang disebut masih berada di angka nol persen.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran agar program yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rapat kerja gabungan tersebut dihadiri Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Taufik Surullah dan Tyna Haji Tino Dg Mawangi, serta sejumlah anggota DPRD Gowa.
Hadir pula Kepala Dinas Sosial H. Firdaus (Plt Sekda), Kepala Bagian Kerja Sama Setda Gowa Abd. Rahman (Plt Kpl Bappeda) dan Kepala Bagian Hukum Setda Gowa, Sandra
Wartawan: Musa, Editor: Tahar
