Teras, Gowa – Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Abdul Razak, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan penjelasan terkait rendahnya realisasi anggaran hingga memasuki triwulan III.
Abdul Razak menyebut realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa baru berada di kisaran 38 persen. Menurutnya, capaian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 terus berjalan.
Hal itu disampaikan Abdul Razak dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Gowa, Jumat (4/9/2026).
Ia meminta setiap SKPD tidak hanya menyampaikan angka realisasi anggaran, tetapi juga menjelaskan perkembangan pelaksanaan program selama enam bulan sebelumnya serta rencana kegiatan untuk periode berikutnya.
“Sesungguhnya setiap anggaran yang ada ini akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” tegas Abdul Razak.
Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran perlu segera dievaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi masing-masing SKPD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah percepatan terhadap program yang belum berjalan secara optimal.
Abdul Razak juga menyoroti salah satu program pada Dinas Sosial, yakni perlindungan dan jaminan sosial, yang disebut masih berada di angka nol persen.
Ia mempertanyakan kondisi tersebut karena program yang telah direncanakan dan mendapatkan alokasi anggaran seharusnya mulai direalisasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau program sudah dianggarkan, tentu harus ada progres pelaksanaannya. Ini yang perlu dijelaskan oleh masing-masing SKPD,” ujarnya.
Abdul Razak meminta pemerintah daerah tidak membiarkan rendahnya realisasi anggaran berlarut-larut.
Menurutnya, percepatan penyerapan harus dilakukan dengan tetap mengikuti aturan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga meminta setiap kepala SKPD menyampaikan target dan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya berapa anggarannya, tetapi bagaimana anggaran itu direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Sorotan terhadap realisasi anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja gabungan DPRD Gowa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa.
Dalam rapat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa, H.
Machmudin, menyampaikan pembayaran gaji dan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga outsourcing diupayakan berlangsung Senin hingga Rabu pekan depan.
Machmudin menyebut pemerintah masih melakukan sejumlah langkah administratif, termasuk berkaitan dengan akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
Namun, pernyataan mengenai jadwal pembayaran tersebut mendapat catatan dari anggota DPRD Gowa dari Fraksi NasDem, Risqia Hijaz.
Risqia mengingatkan pemerintah agar tidak memastikan tanggal pembayaran apabila anggaran dan proses administrasinya belum sepenuhnya dipastikan.
Menurutnya, pemerintah cukup menyampaikan komitmen untuk mempercepat pembayaran hak ASN dan tenaga outsourcing tanpa memberikan kepastian waktu apabila masih terdapat tahapan yang harus diselesaikan.
Rapat kerja gabungan tersebut dihadiri Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Taufik Surullah dan Tyna Haji Tino Dg Mawangi, serta sejumlah anggota DPRD Gowa.
Hadir pula Kepala Dinas Sosial H. Firdaus selaku Plt Sekda Gowa, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Gowa Abd. Rahman selaku Plt Kepala Bappeda, serta Kepala Bagian Hukum Setda Gowa, Sandra.
Wartawan: Musa, Editor: Tahar
