Oleh: Supriadi Kadir
(Daeng Mangung)
Kepemimpinan organisasi pemerintahan desa pada era transformasi tata kelola publik membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki legitimasi organisatoris, tetapi juga kapasitas intelektual, integritas, pengalaman birokrasi, dan kemampuan memperjuangkan aspirasi anggota. Dalam konteks pemilihan Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung, Hadian Supriatna, Kepala Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, merupakan figur yang patut dipertimbangkan secara serius. Menurut pandangan saya sebagai penggiat dan pemerhati desa, kepemimpinan organisasi sebesar APDESI Merah Putih memerlukan sumber daya manusia yang matang, memahami persoalan desa secara komprehensif, serta mampu menyatukan kepentingan anggota dalam agenda perjuangan yang konstruktif dan berkelanjutan.
Secara konstitusional dan yuridis, desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan pentingnya penguatan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang akuntabel. Dalam kerangka tersebut, APDESI Merah Putih memiliki posisi strategis sebagai wadah konsolidasi, komunikasi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan advokasi kepentingan pemerintahan desa. Ketua DPC tidak cukup hanya mampu menjalankan administrasi organisasi, tetapi harus memiliki kecakapan hukum, kemampuan komunikasi politik kelembagaan, serta keterampilan membangun hubungan yang efektif dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat.
Hadian Supriatna memiliki modal pengalaman yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Berdasarkan rekam jejak yang disampaikan, keterlibatannya sebagai mantan tenaga ahli pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan bekal pemahaman mengenai kebijakan pemerintahan desa dari perspektif pusat. Pengalaman sebagai Kepala Desa Cibiru Wetan dan Ketua APDESI Kecamatan Cileunyi juga mempertemukannya dengan dinamika pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi antarpemerintahan desa. Kombinasi pengalaman lapangan dan wawasan kebijakan tersebut merupakan modal penting bagi seorang pemimpin organisasi yang dituntut mampu menerjemahkan persoalan anggota menjadi rekomendasi kebijakan yang terukur dan dapat diperjuangkan melalui jalur kelembagaan.
Selain pengalaman, rekam prestasi dan penghargaan merupakan indikator yang patut diperhatikan dalam menilai kapasitas seorang pemimpin. Informasi mengenai capaian Desa Cibiru Wetan dalam tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, inovasi pelayanan publik digital, serta pengakuan pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional menjadi aspek penting untuk memperkuat penilaian terhadap kepemimpinan Hadian. Demikian pula, informasi mengenai keterlibatannya dalam inovasi yang dikaitkan dengan penghargaan Asian Productivity Organization (APO) dan pengembangan desa berintegritas layak mendapat perhatian publik. Namun, setiap penghargaan perlu disebutkan berdasarkan nama resmi, penyelenggara, tahun penerimaan, dan kategori yang tepat agar dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. Bagi saya, prestasi bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan bukti yang perlu diuji mengenai sejauh mana inovasi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tantangan organisasi APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung juga semakin kompleks karena anggotanya memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam, mulai dari kepala desa aktif, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga para purna kepala desa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan berharga. Keragaman tersebut membutuhkan kepemimpinan yang paripurna: mampu mendengar, merangkul, mengakomodasi perbedaan, serta membangun kesepahaman tanpa mengabaikan aturan organisasi dan kewenangan masing-masing unsur. Ketua DPC harus mampu memastikan bahwa aspirasi anggota tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi diolah menjadi agenda advokasi yang jelas, berbasis data, dan memiliki tindak lanjut. Dalam pandangan saya, kemampuan membangun persatuan dan mengelola perbedaan secara dewasa merupakan salah satu ukuran terpenting kualitas kepemimpinan organisasi.
Apabila Hadian Supriatna memperoleh amanah memimpin DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung, harapan saya ialah agar kepemimpinannya diarahkan pada penguatan komunikasi dan perjuangan aspirasi anggota secara sistematis. Pada tingkat kabupaten, organisasi perlu membangun kemitraan konstruktif dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur, kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi desa, serta penyelesaian persoalan administratif dan regulasi. Pada tingkat provinsi, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu diperkuat agar berbagai kebutuhan dan tantangan desa memperoleh perhatian dalam kebijakan pembangunan regional. Sementara itu, pada tingkat pusat, jejaring dan pengalaman kebijakan yang dimiliki Hadian dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi secara terstruktur kepada kementerian dan lembaga terkait. Seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme resmi, pendekatan dialogis, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Dari perspektif politik kelembagaan, saya memandang Hadian sebagai figur yang layak masuk dalam pertimbangan utama para pemilik hak suara dan anggota organisasi. Kepemimpinan yang efektif bukan ditentukan oleh seberapa kuat seseorang mempromosikan dirinya, melainkan oleh kemampuan mengubah pengetahuan menjadi solusi, pengalaman menjadi kebijakan, dan kewenangan organisasi menjadi manfaat bagi anggota. Kapasitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi, pengalaman memimpin desa, serta kemampuan membangun jejaring merupakan modal yang perlu diuji melalui visi, program kerja, dan komitmen yang ditawarkan kepada seluruh anggota. Dukungan terhadap Hadian hendaknya tumbuh dari penilaian yang objektif terhadap rekam jejak dan gagasannya, sekaligus tetap menghormati proses pemilihan yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan aturan organisasi.
Pada akhirnya, saya berharap pemilihan Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung menjadi momentum untuk menghadirkan kepemimpinan yang menyatukan, menguatkan, dan memperjuangkan kepentingan desa secara bermartabat. Jika kapasitas, prestasi, integritas, dan komitmen Hadian Supriatna dinilai sejalan dengan kebutuhan anggota, maka dukungan terhadap dirinya merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan secara rasional dan bertanggung jawab. Organisasi ini membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani aspirasi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan purna kepala desa dengan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Sebab, keberhasilan APDESI Merah Putih tidak diukur dari besarnya pengaruh seorang ketua, tetapi dari seberapa jauh organisasi mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Desa yang kuat membutuhkan organisasi yang solid, dan organisasi yang solid membutuhkan pemimpin berkapasitas, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan bersama.
Wartawan: Musa, Editor: Putri
